Bung Hatta & Konsep Demokrasi Asli Indonesia

Oleh : Rudi Hartono

SIAPA mau tahu sejarah lahirnya demokrasi, datanglah ke Yunani. Kata “demokrasi” saja berasal dari negeri tua itu: demos berarti rakyat, sedangkankratein berarti kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Begitulah penjelasan singkat tentang demokrasi yang sering kita dengar.

Tetapi di tanah kelahirannya, Yunani, demokrasi justru ditikam oleh kekuasaan absolut pasar. Berbagai kebijakan ekonomi-politik, yang tentu saja menyangkut hajat hidup orang banyak, diputuskan oleh kekuatan besar dari luar. Orang-orang Yunani menyebutnya “Troika”, yaitu persekongkolan antara Dana Moneter Internasional, Uni Eropa, dan Bank Sentral Eropa.

Lucas Papademos, seorang bekas bankir, tiba-tiba mengambil-alih kekuasaan dari Perdana Menteri George Papandreou. Tak ada mekanisme pemilihan apapun, sebagaimana disyaratkan oleh demokrasi, atas pengalihan kekuasaan dari George Papandraou ke Lucas Pademos. Tidak ada pemilu. Pun tidak ada kesepakatan anggota Parlemen. “Inilah junta seorang bankir,” kata Spyros Marketos, seorang ilmuwan politik dari Universitas Thessaloniki.

Membangun Kembali Partai Sosialis Indonesia Adalah Kewajiban Sejarah

Oleh Adie Marzuki*

Tanggapan tulisan M. Dawam Rahardjo: “MUNGKINKAH MEMBANGUN KEMBALI PARTAI SOSIALIS INDONESIA?”

Tulisan ini dibuat dalam rangka mempertegas poin-poin yang terkandung dalam pertanyaan retoris M. Dawam Rahardjo, dengan mengangkat sudut pandang yang berbeda, berbasis penelitian sejarah serta kajian sosialisme dalam perspektif umum.

Jejak Demokrasi Empiris Di Indonesia

Hampir semua pihak atau kalangan sepakat mengenai pentingnya demokrasi diperjuangkan. Namun tidak pernah didapat kesepakatan dari semua pihak atau kalangan mengenai definisi demokrasi secara spesifik. Umumnya orang lebih nyaman dengan definisi demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan ”dari, oleh, dan untuk rakyat”, walaupun dalam sejarah manusia, bisa dikatakan pengertian demokrasi demikian tidak akan pernah ada. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan tidak pernah rakyat secara langsung, tapi elite yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada, hasil dari pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan proporsional antara yang mendapat jauh lebih banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Jika mempertimbangkan rangkaian fakta empiris tersebut, definisi demokrasi dapat disederhanakan menjadi: sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik.

JALAN KERAKYATAN - Pemikiran Sjahrir Dalam Konteks Kekinian

Oleh Adie Marzuki

Tujuan Berdirinya Republik Indonesia

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didirikan, yang secara resmi dicantumkan dalam konstitusi Negara sebagai kontrak sosial institusi Negara dengan seluruh entitas bangsa, adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan yang melindungi segenap rakyatnya, memajukan kesejahteraan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat negerinya. Dalam mencapai tujuan ini, telah disepakati dalam konstitusi tersebut untuk menempuh sebuah jalan yang pada dasarnya bertumpu kepada konsep Kedaulatan Rakyat, atau yang umum disebut dengan demokrasi. Baik dalam hal politik maupun ekonomi, jalan yang disepakati para pendiri untuk ditempuh oleh Negara adalah Kedaulatan Rakyat, atau demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ketika mendirikan Negara ini, semangat para pendiri adalah menumbuhkan demokrasi berdasarkan ikatan solidaritas kolektif untuk merdeka dan keutamaan partisipasi politik rakyat yang jauh dari sistem ekonomi kapitalisme. Semangat Negara untuk berperan aktif, tidak saja dalam wilayah politik namun juga sosial ekonomi untuk memenuhi hajat hidup warganegaranya.

Mengenai Otoritas - Friedrich Engels (1873)

Baru-baru ini sejumlah kaum Sosialis melancarkan sebuah perang suci untuk melawan apa yang mereka sebut prinsip otoritas. Kita cukup mengatakan kepada mereka bahwa perbuatan ini atau itu adalah otoriter dan mereka akan mengutuknya. Cara berpikir seperti ini sudah sangat disalahgunakan sehingga kita perlu menelaah masalah ini lebih dekat.

Otoritas, dalam makna yang dipakai di sini, berarti: pemaksaan kehendak pihak lain terhadap kehendak kita; selain itu, otoritas mensyaratkan subordinasi. Karena kedua kata ini terdengar buruk, dan relasi yang mereka wakilkan tidak diminati oleh pihak yang tertundukkan, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah ada cara untuk menyingkirkan otoritas, apakah – menilik kondisi dari masyarakat hari ini – kita dapat menciptakan sebuah sistem dimana otoritas tidak akan lagi diberikan ruang dan oleh karena itu harus menghilang.

Bung Kecil

Soetan Sjahrir, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909 – meninggal di Zürich, Swiss, 9 April 1966 pada umur 57 tahun, adalah seorang politikus dan perdana menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Riwayat

Sjahrir lahir dari pasangan Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam. [1] Ayahnya menjabat sebagai penasehat sultan Deli dan kepala jaksa (landraad) di Medan. Sjahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.

Sjahrir mengenyam sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan, dan membetahkannya bergaul dengan berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel de Boer, hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih.

Hegemoni Budaya

Antonio Gramsci (22 January 1891 – 27 April 1937) adalah filsuf Italia, penulis, dan teoritikus politik. Anggota pendiri dan pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Italia, Gramsci sempat menjalani pemenjaraan pada masa berkuasanya rezim Fasis Benito Mussolini. Tulisan-tulisannya menitikberatkan pada analisa budaya dan kepemimpinan politik. Ia dianggap sebagai salah satu pemikir orisinal utama dalam tradisi pemikiran Marxis.

Gramsci dipandang banyak pihak sebagai pemikir Marxis paling penting di abad ke-20, khususnya sebagai pemikir kunci dalam perkembangan Marxisme Barat. Ia menulis lebih dari 30 buku catatan dan 3000 halaman sejarah dan analisa selama dipenjara. Ia juga dikenal sebagai penemu konsep hegemoni budaya sebagai cara untuk menjaga keberlangsungan negara dalam sebuah masyarakat kapitalisme. Saat ini, rakyat terlihat menerima dan rela hidup dengan penderitaan dan mendukung rezim yang berkuasa. Jawaban atas fenomena ini, menurut Gramsci, karena penguasa pada masa itu melakukan hegemoni.

Sutan Sjahrir: Etos Politik Dan Jiwa Klasik - Oleh : Ignas Kleden

Dalam dua pucuk suratnya yang ditulis dari penjara Cipinang dan dari tempat pembuangan di Boven Digoel, Sjahrir mengutip sepenggal sajak penyair Jerman, Friedrich Schiller. Dalam teks aslinya kutipan itu berbunyi: und setzt ihr nicht das Lebenein, nie wird euch das Leben gewonnen sein--- yang maknanya: hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan. Menurut pengakuannya, kalimat-kalimat yang indah itu dikutipnya dari luar kepala, jadi kita dapat menduga petikan tersebut sangat disukainya dan besar artinya buat hidupnya. Membaca tulisan-tulisan Sutan Sjahrir muncul kesan yang sangat kuat dalam diri saya bahwa bagi dia politik bukanlah perkara yang sangat digandrunginya, tetapi lebih merupakan perkara yang tak terelakkan dalam hidupnya. Demikian pula politik untuk dia tidak terutama berarti merebut kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan itu, bukan machtsvorming & machtsaanwending menurut formula Bung Karno.2 Politik juga bukan persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sebagaimana diyakini oleh pelaksana money politics dewasa ini di tanah air kita. Bahkan politik juga tidak sekedar mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar, sebagaimana yang kita pelajari dari Otto von Bismarck dari Prusia.